Partai Gelora Dorong Peradilan Etika untuk Perkuat Pencegahan Korupsi

Partai Gelora mendorong penguatan peradilan etika sebagai bagian dari upaya mencegah korupsi di lingkungan pemerintahan. Gagasan tersebut menempatkan standar etika sebagai benteng awal sebelum pelanggaran berkembang menjadi persoalan hukum. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah sebelumnya menilai etika pejabat publik perlu diawasi secara lebih kuat.

Menurut Fahri, pejabat publik harus menghadapi konsekuensi ketika melakukan pelanggaran etika atau menghadapi konflik kepentingan. Mekanisme tersebut dinilai dapat memberikan tindakan lebih cepat terhadap pejabat yang menunjukkan perilaku tidak pantas. Ia pernah mengusulkan adanya peradilan etika dengan kewenangan memberikan sanksi terhadap pejabat yang terbukti melanggar standar etik.

Gagasan itu kembali relevan ketika kasus korupsi masih muncul di berbagai lembaga dan pemerintahan daerah. Fahri menilai masalah korupsi tidak cukup diselesaikan hanya melalui penindakan setelah tindak pidana terjadi. Perbaikan sistem pemerintahan juga diperlukan agar peluang penyalahgunaan kekuasaan semakin kecil. Partai Gelora menilai sistem yang buruk dapat menyeret orang ke dalam praktik korupsi.

Wacana penguatan sistem etik juga pernah disampaikan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie. Jimly mengusulkan Mahkamah Etik Nasional untuk mengintegrasikan penegakan etika yang kini tersebar pada berbagai lembaga. Menurutnya, infrastruktur etika diperlukan untuk mendampingi sistem hukum dalam menciptakan pemerintahan berintegritas.

Sementara itu, KPK juga menyoroti pentingnya pencegahan korupsi melalui pembenahan sistem politik. KPK pernah mengusulkan lembaga pengawas kaderisasi partai untuk menekan risiko mahar politik dan penyimpangan keuangan.Infromasi tambahan rekomensi slot gacor terpecaya hanya di situs AYAMTOTO