Pemerintah Matangkan Penyelesaian Utang KCIC, Insentif Pajak BUMN Ikut Dibahas

Pemerintah terus mematangkan skema penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh yang dikelola PT KCIC. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan penyelesaiannya akan meminimalkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pemerintah juga mempertimbangkan berbagai instrumen pembiayaan untuk mencari skema yang paling tepat.

Purbaya sebelumnya menyatakan pembahasan restrukturisasi keuangan KCIC telah menghasilkan keputusan pada Maret 2026. Namun, rincian kebijakan tersebut belum langsung diumumkan kepada masyarakat. Pemerintah menyerahkan pengumuman resmi kepada Presiden Prabowo Subianto atau pejabat terkait. BP BUMN kemudian menyebut proses restrukturisasi telah mencapai tahap final pada April 2026.

Persoalan utang menjadi perhatian karena proyek Whoosh membutuhkan pembiayaan besar sejak tahap pembangunan. Pada Februari 2026, Purbaya menyebut kewajiban KCIC kepada China Development Bank sekitar 7 miliar dolar AS. Pembahasan sebelumnya sempat mempertimbangkan skema pembagian beban agar kewajiban tidak seluruhnya ditanggung APBN.

Pada Juli 2026, Purbaya kembali menegaskan pemerintah berupaya menekan penggunaan dana APBN semaksimal mungkin. Ia mengisyaratkan Special Mission Vehicle dapat menjadi salah satu instrumen yang dipertimbangkan. Sementara Panda Bond saat ini lebih diprioritaskan untuk membantu pembiayaan defisit anggaran pemerintah.

Selain penyelesaian utang KCIC, kebijakan terhadap BUMN juga menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan perusahaan negara. Insentif pajak dapat dipertimbangkan pemerintah berdasarkan kebutuhan, dampak fiskal, dan aturan perpajakan yang berlaku. Namun, skema final penyelesaian utang Whoosh masih perlu menunggu pengumuman resmi pemerintah. Fokus utamanya adalah menjaga keberlanjutan proyek tanpa memberikan tekanan berlebihan terhadap keuangan negara.