Tito Minta Purbaya Cairkan Tambahan Anggaran 4 Program Pulihkan Aceh

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa segera mencairkan tambahan anggaran untuk mendukung empat program prioritas pemulihan pascabencana di Aceh. Permintaan tersebut disampaikan agar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat. Menurut Tito, percepatan pencairan anggaran penting agar masyarakat terdampak segera merasakan manfaat dari berbagai program yang telah disiapkan pemerintah.

Permintaan itu disampaikan dalam koordinasi pemerintah terkait percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera. Tito menjelaskan bahwa tambahan dana diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan program yang telah direncanakan. Ia menilai proses administrasi dan pencairan anggaran harus dipercepat agar pekerjaan di lapangan tidak mengalami keterlambatan.

Empat program yang menjadi prioritas mencakup pembangunan infrastruktur dasar, penyediaan hunian bagi masyarakat terdampak, pemulihan sektor pertanian, serta perbaikan fasilitas umum dan layanan publik. Program tersebut diharapkan mampu mempercepat pemulihan aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang terdampak bencana. Pemerintah juga menekankan pentingnya sinergi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam pelaksanaannya.

Selain meminta percepatan pencairan anggaran, Tito mengingatkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar segera merealisasikan program yang telah memperoleh alokasi dana. Menurutnya, keberhasilan rehabilitasi tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga kecepatan pelaksanaan di lapangan. Ia berharap seluruh pihak dapat bekerja secara terkoordinasi sehingga proses pemulihan berlangsung efektif dan tepat sasaran.

Pemerintah menargetkan pemulihan pascabencana di Aceh dapat berlangsung secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dukungan pendanaan diharapkan mampu mempercepat pembangunan kembali infrastruktur, memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat, serta memperkuat ketahanan daerah terhadap potensi bencana pada masa mendatang. Dengan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, proses rehabilitasi diharapkan berjalan lebih optimal serta memberikan manfaat jangka panjang bagi warga terdampak.