Pembenahan PT Pos, Manajemen Baru Lapor Koreksi Pembukuan Rp9 T

Pemerintah mempercepat pembenahan PT Pos Indonesia melalui penguatan tata kelola dan restrukturisasi menyeluruh. Langkah itu menyusul laporan manajemen baru mengenai koreksi pembukuan senilai Rp9 triliun. Penyesuaian tersebut mencakup laporan keuangan periode 2023, 2024, dan 2025. Koreksi dilakukan sebagai bagian dari pemulihan catatan keuangan perusahaan.

Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, bertemu Direktur Utama PT Pos Indonesia, Iskandar Kunaefi. Pertemuan berlangsung untuk membahas percepatan transformasi perusahaan secara menyeluruh. Fokus pembenahan meliputi tata kelola, kondisi keuangan, dan model bisnis perusahaan. Pemerintah menilai perubahan harus menyentuh akar persoalan yang membebani perusahaan.

Dony menegaskan transformasi tidak boleh bersifat sementara atau sekadar mempercantik laporan perusahaan. Manajemen diminta memperbaiki struktur pendapatan dan menekan berbagai komponen biaya operasional. Evaluasi model bisnis juga menjadi prioritas untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Pelibatan antaranak usaha diharapkan mempercepat penurunan beban utang perusahaan. Seluruh program wajib memiliki target yang jelas dan dapat diukur.

BP BUMN bersama Danantara berharap pembenahan mampu memulihkan kesehatan keuangan PT Pos Indonesia. Penguatan fundamental bisnis dinilai menjadi kunci meningkatkan daya saing perusahaan. Restrukturisasi juga diharapkan menciptakan operasional yang lebih efisien dan berkelanjutan. Pemerintah menegaskan proses transformasi akan terus dikawal hingga menghasilkan perbaikan nyata. Langkah tersebut diharapkan memperkuat kontribusi PT Pos Indonesia terhadap pelayanan publik dan perekonomian nasional.