Muncul ke Publik, Jampidsus Febrie Adriansyah Ungkap Pengusutan Kasus MBG Jadi Prioritas

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah, kembali muncul di hadapan publik setelah beberapa waktu menjadi sorotan. Dalam konferensi pers di Jakarta, Febrie menegaskan pengusutan dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis atau MBG tetap menjadi prioritas Kejaksaan Agung. Ia memastikan penyidik terus mengembangkan perkara untuk mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab. Menurutnya, proses hukum akan berjalan sesuai alat bukti yang dimiliki penyidik. Kejaksaan juga meminta seluruh tersangka dan saksi bersikap terbuka selama proses pemeriksaan berlangsung.

Febrie mengatakan penyidik masih meneliti seluruh proyek pengadaan di Badan Gizi Nasional. Pendalaman dilakukan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Langkah tersebut bertujuan memastikan kewajaran setiap pengadaan dalam program MBG. Penyidik juga terus menghitung potensi kerugian negara berdasarkan hasil audit. Pengembangan perkara masih terbuka apabila ditemukan bukti baru selama penyidikan berlangsung.

Dalam kesempatan itu, Febrie juga menjelaskan Kejaksaan menolak permohonan justice collaborator yang diajukan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya. Menurutnya, tersangka tidak memenuhi syarat sebagai justice collaborator berdasarkan ketentuan hukum. Meski demikian, Kejaksaan tetap menghargai setiap keterangan yang membantu mengungkap perkara. Febrie berharap seluruh pihak memberikan informasi secara jujur agar konstruksi perkara menjadi lebih jelas.

Kejaksaan Agung menegaskan penyidikan kasus MBG tidak hanya berfokus pada pemulihan kerugian keuangan negara. Penegakan hukum juga mempertimbangkan dampak lebih luas terhadap perekonomian dan kepentingan masyarakat. Pendekatan tersebut menjadi bagian dari paradigma baru pemberantasan korupsi yang diterapkan Kejaksaan Agung. Febrie memastikan penyidik bekerja secara profesional, independen, dan berdasarkan ketentuan hukum. Ia berharap proses penyidikan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia.