Komisi III DPR: Tidak Benar Ada Surpres Penggantian Kapolri!

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman membantah kabar mengenai Surat Presiden terkait pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ia menegaskan informasi yang beredar tersebut tidak benar. Menurut Habiburokhman, hingga Selasa, 4 Agustus 2026, DPR belum menerima Surpres mengenai pergantian pucuk pimpinan Polri. Karena itu, masyarakat diminta tidak langsung mempercayai kabar yang belum mendapatkan konfirmasi resmi.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni juga menyampaikan keterangan serupa mengenai isu tersebut. Ia memastikan Komisi III belum menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto terkait pergantian Kapolri. Sahroni menilai pembicaraan mengenai pergantian Listyo Sigit merupakan isu yang berkembang di ruang publik. Namun, belum ada proses resmi di DPR mengenai pencalonan Kapolri baru.

Mekanisme pengangkatan Kapolri memang melibatkan Presiden dan DPR sesuai ketentuan yang berlaku. Presiden mengajukan calon Kapolri untuk mendapatkan persetujuan DPR sebelum proses pengangkatan dilakukan. Pada Mei 2026, Presiden Prabowo juga memilih mempertahankan mekanisme tersebut setelah menerima masukan Komisi Percepatan Reformasi Polri. Dengan demikian, proses penggantian Kapolri membutuhkan tahapan resmi dan tidak hanya berdasarkan informasi yang beredar.

Isu pergantian Kapolri muncul ketika masa kepemimpinan Listyo Sigit telah berlangsung lebih dari lima tahun. Ia menjabat sebagai Kapolri sejak Januari 2021 setelah menggantikan Jenderal Idham Azis. Kondisi tersebut membuat spekulasi mengenai pergantian pimpinan Polri kembali berkembang. Namun, DPR menegaskan belum ada Surpres yang dapat menjadi dasar pembahasan pergantian Kapolri.

Komisi III meminta publik menunggu informasi resmi dari pemerintah dan DPR terkait perubahan kepemimpinan Polri. Hingga kini, Listyo Sigit masih menjalankan tugas sebagai Kapolri. Pergantian baru dapat diproses setelah Presiden mengajukan calon dan DPR menjalankan mekanisme sesuai ketentuan.