Prabowo Tolak Tawaran Utang IMF, Ini Alasan Indonesia Tak Mau Banyak Pinjam

Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan pemerintah menolak tawaran pinjaman dari Dana Moneter Internasional atau IMF. Menurut Prabowo, Indonesia masih mampu menjalankan pembangunan tanpa bergantung pada pinjaman IMF. Pernyataan tersebut disampaikan saat penutupan Muktamar ke-35 NU di Jombang, Senin (31/8/2026).

Prabowo menceritakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendapat tawaran pinjaman ketika berada di Washington DC. Tawaran tersebut datang beberapa bulan lalu dalam pertemuan dengan IMF. Pemerintah kemudian memilih menolak tawaran tersebut karena menilai kondisi keuangan Indonesia masih memadai.

Pemerintah saat ini memilih mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri. Prabowo mengatakan Indonesia lebih terbuka terhadap investasi dibandingkan tambahan utang. Jika pemerintah harus mengambil pinjaman, bunga menjadi salah satu pertimbangan utama. Pemerintah menginginkan pembiayaan dengan tingkat bunga serendah mungkin.

Penjelasan Kementerian Keuangan sebelumnya juga memperkuat alasan tersebut. Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Herman Saheruddin mengatakan IMF menawarkan fasilitas sekitar US$20 miliar hingga US$30 miliar. Fasilitas itu dirancang untuk menghadapi risiko dan kondisi darurat ekonomi. Namun, pemerintah menilai Indonesia belum membutuhkan pembiayaan tersebut.

Saat itu, Purbaya menyebut Indonesia masih memiliki bantalan fiskal sekitar Rp420 triliun. Ia juga menilai kondisi fiskal nasional cukup kuat untuk menghadapi ketidakpastian global. Pemerintah tetap menjaga defisit APBN sesuai batas yang ditetapkan. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Indonesia belum membutuhkan bantuan IMF.

Selain mengandalkan kondisi fiskal, Prabowo menekankan pentingnya efisiensi anggaran. Ia menyebut penghematan pemerintah dari berbagai sektor mendekati Rp300 triliun per tahun. Dana tersebut diarahkan untuk program yang dinilai memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Pemerintah berharap strategi itu membantu mempercepat pengentasan kemiskinan tanpa menambah ketergantungan pada utang luar negeri.