Dukung Anggaran MBG Dipisahkan Tahun Depan, Legislator: Mengapa Harus Tunggu Tahun 2028?

Wacana pemisahan anggaran Makan Bergizi Gratis dari anggaran pendidikan mendapat dukungan dari kalangan legislatif. Pemisahan dinilai sebaiknya mulai diterapkan dalam APBN 2027 tanpa menunggu batas waktu 2028. Dorongan tersebut muncul setelah Mahkamah Konstitusi memutus perkara terkait penempatan anggaran MBG dalam fungsi pendidikan. Polemik ini sebelumnya menjadi perhatian karena menyangkut amanat anggaran pendidikan sebesar 20 persen.

Dalam APBN 2026, anggaran pendidikan mencapai sekitar Rp769 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp223,5 triliun dialokasikan kepada Badan Gizi Nasional untuk menjalankan MBG. Ketua Banggar DPR Said Abdullah sebelumnya membenarkan anggaran BGN tersebut masuk dalam fungsi pendidikan. Namun, pemerintah menegaskan program pendidikan utama tidak mengalami pengurangan akibat kebijakan tersebut.

Mahkamah Konstitusi kemudian mempertimbangkan persoalan tersebut setelah menerima permohonan pengujian terkait anggaran pendidikan. Para pemohon menilai MBG memiliki cakupan yang tidak seluruhnya berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan. Mereka menyoroti penerima MBG yang juga mencakup kelompok di luar peserta didik. Persoalan tersebut dinilai berpengaruh terhadap ruang fiskal untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Dukungan pemisahan mulai 2027 didasari keinginan menjaga anggaran pendidikan tetap fokus pada kebutuhan sektor tersebut. Dana pendidikan dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas guru, memperbaiki sekolah, serta memperluas akses pembelajaran. Sementara MBG tetap dapat berjalan menggunakan pos anggaran tersendiri. Pemisahan juga dinilai membuat penggunaan APBN lebih transparan bagi masyarakat.

Pemerintah sebelumnya memastikan anggaran pendidikan tetap memenuhi ketentuan sebesar 20 persen dari APBN. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga menyatakan program MBG tidak mengganggu belanja rutin pendidikan. Perdebatan kini berfokus pada waktu penerapan pemisahan anggaran tersebut. Legislator mendorong pemerintah melakukannya lebih cepat agar ruang fiskal pendidikan dapat digunakan secara lebih optimal.