Prabowo Perintahkan Bahlil Selesaikan Pemadaman Listrik di Kalimantan

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia segera menangani pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah daerah. Perhatian khusus diberikan terhadap gangguan kelistrikan di Pulau Kalimantan yang belakangan memicu keluhan masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Prabowo setelah menerima laporan Bahlil mengenai kondisi pasokan energi nasional. Presiden meminta pemerintah dan PLN mencari solusi agar pemadaman tidak terus mengganggu aktivitas masyarakat.

Bahlil menjelaskan pemadaman di Kalimantan bukan disebabkan kekurangan pasokan batu bara untuk pembangkit. Gangguan terjadi karena beberapa fasilitas pembangkit mengalami masalah teknis dan harus menjalani perbaikan. Pemerintah telah meminta PLN mempercepat penanganan agar sistem kelistrikan segera kembali normal. Bahlil juga memastikan pemerintah terus memantau perkembangan perbaikan pembangkit bersama perusahaan listrik negara tersebut.

Pemadaman bergilir sebelumnya terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah sejak 23 Juli 2026. Kondisi tersebut berdampak terhadap aktivitas rumah tangga, usaha, pelayanan publik, dan kegiatan ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah juga telah berkoordinasi dengan PLN untuk mendapatkan kepastian penyelesaian masalah. Di Kalimantan Selatan, pasokan listrik diperkirakan kembali normal setelah perbaikan fasilitas pembangkit selesai.

Sementara itu, PLN menargetkan pemulihan sistem kelistrikan dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan perbaikan setiap pembangkit. Di Kotawaringin Timur, pasokan listrik ditargetkan kembali normal pada minggu kedua Agustus 2026. DPRD setempat menyatakan akan mengawal komitmen tersebut agar pemadaman bergilir segera berakhir.

Prabowo menekankan pasokan listrik merupakan kebutuhan penting yang harus dijaga pemerintah. Gangguan berkepanjangan dapat memengaruhi kegiatan ekonomi sekaligus pelayanan masyarakat. Karena itu, Bahlil bersama PLN diminta memastikan penanganan dilakukan secepat mungkin. Pemerintah juga diharapkan memperkuat keandalan pembangkit agar gangguan serupa tidak berulang di Kalimantan.