Gubernur Bali dan Bupati Badung Temui Pramono, Pelajari Jurus Jakarta Cari Dana Pembangunan

Gubernur Bali Wayan Koster menemui Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Selasa, 4 Agustus 2026. Koster datang bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa untuk membahas alternatif pembiayaan pembangunan daerah. Pertemuan tersebut membahas creative financing, obligasi daerah, Koefisien Lantai Bangunan, hingga sejumlah instrumen pembiayaan lainnya. Pemerintah Bali ingin mempelajari pengalaman Jakarta mencari sumber pendanaan pembangunan di luar skema APBD konvensional.

Koster mengatakan kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ada tiga hal utama yang ingin dipelajari Pemerintah Bali dari Jakarta. Pembahasan meliputi obligasi daerah, pemanfaatan koefisien bangunan, serta inovasi pembiayaan pembangunan infrastruktur. Skema alternatif diperlukan karena kebutuhan pembangunan semakin besar, sementara kemampuan fiskal daerah memiliki keterbatasan.

Pramono menyambut positif keinginan Bali dan Badung mempelajari skema pembiayaan yang sedang dikembangkan Jakarta. Menurutnya, pemerintah daerah tidak dapat terus mengandalkan cara konvensional untuk meningkatkan kapasitas pembangunan. Kabupaten Badung bahkan dinilai memiliki kemampuan fiskal memadai untuk menerbitkan obligasi daerah seperti Jakarta. Dana tersebut dapat digunakan mendukung pembangunan infrastruktur, termasuk penanganan masalah kemacetan.

Persoalan infrastruktur memang menjadi perhatian Pemerintah Bali seiring tingginya aktivitas pariwisata dan pertumbuhan kendaraan. Koster sebelumnya mengatakan pertumbuhan kendaraan tidak sebanding dengan perkembangan infrastruktur pendukung di Bali. Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab kemacetan pada beberapa kawasan utama.

Pertemuan ini diharapkan membuka peluang kerja sama lebih luas antara Jakarta, Bali, dan Kabupaten Badung. Selain pembiayaan, pembahasan turut mencakup pembangunan infrastruktur, kebudayaan, serta sektor pariwisata. Skema pendanaan kreatif diharapkan mempercepat pembangunan tanpa memberikan tekanan berlebihan terhadap APBD daerah.