Mungkinkah MBG Dikeluarkan dari Anggaran Pendidikan Lebih Cepat?

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG berpeluang dikeluarkan dari anggaran pendidikan lebih cepat. Polemik tersebut menguat setelah pendanaan MBG melalui anggaran pendidikan digugat ke Mahkamah Konstitusi. Dalam APBN 2026, pemerintah menetapkan anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp223 triliun dialokasikan untuk MBG bagi sekitar 82,9 juta penerima.

Persoalan muncul karena konstitusi mewajibkan pemerintah mengalokasikan minimal 20 persen APBN untuk pendidikan. Sejumlah pemohon menilai MBG tidak semestinya dihitung sebagai bagian dari kewajiban tersebut. Gugatan itu tidak mempersoalkan keberadaan program MBG secara keseluruhan. Pemohon terutama mempersoalkan sumber pembiayaan program dari anggaran pendidikan.

Dalam APBN 2026, MBG dikategorikan sebagai bagian pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan. Ketentuan tersebut tercantum dalam penjelasan Pasal 22 ayat 3 Undang-Undang APBN 2026. Skema tersebut kemudian menjadi objek pengujian konstitusional di MK. Perdebatan berpusat pada perlindungan anggaran pendidikan untuk kebutuhan pembelajaran, guru, siswa, dan fasilitas.

Secara teknis, pemerintah memungkinkan memisahkan MBG lebih cepat melalui penyusunan struktur APBN berikutnya. Pemerintah harus menyediakan sumber pembiayaan tersendiri apabila MBG tidak lagi dihitung dalam anggaran pendidikan. Pemisahan tersebut juga membutuhkan ruang fiskal besar karena cakupan program terus diperluas. Pelaksanaannya harus tetap menjaga kewajiban anggaran pendidikan sebesar 20 persen.

MBG sendiri tetap menjadi salah satu program prioritas pemerintah sepanjang 2026. Hingga 28 Februari 2026, realisasi MBG mencapai Rp44 triliun dan menjangkau 61,62 juta penerima. Pemerintah juga telah melibatkan 25.082 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dalam pelaksanaannya. Karena itu, pemisahan anggaran membutuhkan perencanaan fiskal agar MBG dan kebutuhan pendidikan tetap memperoleh pembiayaan memadai.