Mensesneg Respons Usulan PKS Rekrut Orang Luar Partai di Kabinet

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespons usulan PKS agar kabinet juga diisi tokoh profesional dari luar partai. Pernyataan itu disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 10 Agustus 2026. Prasetyo menegaskan pemerintah menghargai setiap masukan yang bertujuan memperkuat kinerja pemerintahan. Namun, keputusan mengenai susunan kabinet sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Ia meminta semua pihak menghormati mekanisme konstitusional yang berlaku.

Prasetyo menjelaskan Presiden selalu mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menentukan pembantu di kabinet. Pertimbangan tersebut meliputi kompetensi, integritas, dan kebutuhan pemerintahan. Menurutnya, pemerintah terbuka terhadap berbagai pandangan dari partai politik maupun masyarakat. Masukan yang konstruktif akan menjadi bahan pertimbangan dalam menjalankan pemerintahan. Meski demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Sebelumnya, PKS mengusulkan agar pemerintah memberi ruang lebih besar kepada kalangan profesional nonpartai. Usulan itu dinilai dapat memperkuat efektivitas pelaksanaan program pemerintah. Kehadiran tokoh independen juga dianggap mampu menghadirkan perspektif baru dalam penyusunan kebijakan publik. Meski begitu, PKS tetap menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Presiden sesuai kewenangannya. Wacana tersebut muncul di tengah pembahasan mengenai penguatan kinerja Kabinet Merah Putih.

Prasetyo kembali menegaskan belum ada pembahasan mengenai perombakan kabinet dalam waktu dekat. Evaluasi terhadap kinerja para menteri disebut sebagai proses rutin pemerintahan. Menurutnya, evaluasi tidak selalu berujung pada pergantian pejabat. Pemerintah saat ini lebih berfokus mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional. Seluruh jajaran kabinet diminta tetap bekerja maksimal untuk memenuhi target pembangunan yang telah ditetapkan Presiden.