Anggota DPR: Jangan Ada Intervensi dalam Pengusutan Kasus Korupsi Batu Bara

Anggota Komisi III DPR RI meminta seluruh pihak menghormati proses hukum dalam pengusutan dugaan korupsi tata kelola batu bara yang sedang ditangani aparat penegak hukum. Menurutnya, penyidikan harus berjalan secara profesional, transparan, dan bebas dari segala bentuk intervensi. Penegakan hukum yang independen dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Selain itu, proses penyidikan harus berlandaskan alat bukti yang kuat dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul berkembangnya perhatian publik terhadap penanganan perkara dugaan korupsi di sektor pertambangan batu bara.

Anggota DPR menegaskan tidak boleh ada tekanan dari pihak mana pun terhadap penyidik maupun jaksa yang menangani perkara. Setiap dugaan tindak pidana korupsi harus diusut hingga tuntas tanpa memandang jabatan atau latar belakang pihak yang terlibat. Menurutnya, independensi aparat penegak hukum merupakan syarat utama untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil. Ia juga mengingatkan agar semua pihak menghindari upaya menggiring opini yang dapat memengaruhi jalannya penyidikan.

Kasus dugaan korupsi di sektor batu bara menjadi perhatian karena berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam yang bernilai strategis. Penanganan perkara tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus memperbaiki tata kelola pertambangan nasional. DPR menilai pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam harus dilakukan secara konsisten agar tidak merugikan keuangan negara maupun kepentingan masyarakat. Pengawasan terhadap tata kelola pertambangan juga perlu terus diperkuat untuk mencegah pelanggaran serupa terulang.

DPR berharap aparat penegak hukum dapat menyelesaikan perkara secara objektif, akuntabel, dan sesuai prosedur. Semua pihak juga diminta menghormati asas praduga tak bersalah terhadap setiap orang yang masih menjalani proses hukum. Dengan penegakan hukum yang independen, transparan, dan bebas intervensi, upaya pemberantasan korupsi di sektor batu bara diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia.