DPR Desak Kemenhut Usut Dugaan Karhutla yang Diduga untuk Buka Lahan

Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv meminta Kementerian Kehutanan mengusut penyebab kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Ia menduga sebagian kebakaran berkaitan dengan pembukaan lahan.

Rajiv meminta Kemenhut tidak hanya berfokus pada pemadaman. Pemerintah juga perlu menelusuri pihak yang diduga sengaja membakar lahan untuk kepentingan tertentu. Jika ditemukan pelanggaran, pelaku harus diproses sesuai ketentuan hukum.

Desakan tersebut muncul ketika karhutla masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan. Data Kemenhut menunjukkan titik panas berkepercayaan tinggi masih terdeteksi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Kondisi tersebut juga menjadi perhatian pemerintah pusat. Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu, 22 Agustus 2026, memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan Barat. Prabowo kemudian meninjau langsung salah satu lokasi kebakaran di Kubu Raya.

Kemenhut sebelumnya telah memperkuat penegakan hukum terhadap pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan. Sebanyak 42 PBPH telah ditindak, sementara sembilan kasus masuk proses pidana terkait karhutla.

Selain penegakan hukum, pemerintah juga memperkuat pencegahan melalui patroli dan infrastruktur pengendalian kebakaran. Kemenhut menyiapkan sekitar Rp550 miliar untuk sarana pemadam serta pengelolaan lahan gambut.

Rajiv menilai penyebab kebakaran harus diungkap secara menyeluruh agar penanganan tidak berhenti pada pemadaman. Pengusutan juga diperlukan untuk memastikan karhutla bukan dimanfaatkan sebagai cara membuka lahan secara ilegal.