Luhut Pede Digitalisasi Bansos Bisa Pangkas Beban APBN

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, optimistis Digitalisasi Bansos dapat mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Program tersebut dinilai mampu meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial sekaligus menekan potensi kebocoran anggaran.

Menurut Luhut, perbaikan data dan sistem penyaluran bantuan berpotensi menghasilkan efisiensi belanja negara antara Rp170 triliun hingga Rp260 triliun dalam jangka panjang. Besaran penghematan tersebut bergantung pada kualitas data, akurasi penerima, dan keberhasilan implementasi sistem digital secara nasional.

Pemerintah saat ini terus memperluas program digitalisasi perlindungan sosial dan bantuan sosial. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi kesalahan penerima bantuan maupun masyarakat yang berhak tetapi belum menerima bantuan.

Luhut mengatakan program Digitalisasi Bansos telah diuji coba di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Setelah itu, pemerintah berencana memperluas uji coba ke 42 kabupaten dan kota di 25 provinsi sebelum diterapkan secara nasional.

Selain Banyuwangi, program serupa juga telah dijalankan secara terbatas di Surabaya dan Bali. Hasilnya menunjukkan proses pendaftaran bantuan yang sebelumnya memerlukan waktu berbulan-bulan kini dapat diselesaikan hanya dalam hitungan menit.

Pemerintah mencatat lebih dari 370 ribu warga telah mengakses portal perlindungan sosial digital. Hingga pertengahan Juni 2026, lebih dari 6.100 kepala keluarga tercatat mendaftar melalui sistem tersebut dengan bantuan ratusan agen pendamping.

Portal digital tersebut mengintegrasikan data dari delapan kementerian dan lembaga. Sistem juga dilengkapi verifikasi biometrik, identitas kependudukan digital, serta layanan pembayaran digital untuk memastikan penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat dan transparan.

Luhut menilai Digitalisasi Bansos bukan hanya meningkatkan efisiensi anggaran, tetapi juga mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih modern. Pemerintah menargetkan perluasan portal perlindungan sosial digital secara nasional mulai Oktober 2026 dengan dukungan sekitar 60 ribu agen pendamping di berbagai daerah.