Mentan Mengamuk Dapati Praktik Mafia Beras, Kerugian Tembus Rp98 T

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meluapkan kemarahannya setelah menemukan dugaan praktik mafia beras yang dinilai merugikan masyarakat. Ia menyebut potensi kerugian akibat penyimpangan tersebut mencapai sekitar Rp98 triliun hingga Rp100 triliun setiap tahun. Temuan itu berasal dari hasil pengawasan terhadap kualitas dan distribusi beras di berbagai daerah.

Menurut Amran, pengawasan terhadap 268 sampel beras di 13 laboratorium menunjukkan banyak produk tidak memenuhi standar. Pemeriksaan dilakukan terhadap beras premium dan medium yang beredar di pasaran. Hasilnya, 212 merek diduga tidak sesuai mutu, berat kemasan, maupun ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Amran menegaskan praktik tersebut sangat merugikan konsumen dan petani. Masyarakat membayar harga beras premium, tetapi kualitas yang diterima tidak sesuai. Di sisi lain, petani juga tidak memperoleh manfaat maksimal karena rantai distribusi diduga dimanfaatkan oleh oknum tertentu.

Pemerintah telah berkoordinasi dengan Satgas Pangan Polri untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Penyelidikan dilakukan guna mengungkap pihak yang terlibat dalam dugaan manipulasi mutu, pengemasan, hingga distribusi beras. Amran menegaskan tidak akan memberi toleransi kepada siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran.

Selain penindakan hukum, pemerintah juga memperkuat pengawasan terhadap tata niaga beras nasional. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga, melindungi konsumen, serta memastikan petani memperoleh harga yang layak. Pengawasan akan terus diperketat agar praktik mafia pangan tidak kembali merugikan masyarakat.

Amran berharap seluruh pelaku usaha menjalankan bisnis secara jujur dan sesuai aturan. Ia menegaskan ketahanan pangan hanya dapat terwujud jika distribusi berjalan transparan dan adil. Pemerintah juga berkomitmen menjaga kepercayaan masyarakat melalui penegakan hukum terhadap setiap bentuk penyimpangan di sektor pangan.