Mendagri Tito: Lulusan IPDN adalah ASN Indonesia, Bukan ASN Daerah

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) merupakan aparatur sipil negara (ASN) Indonesia, bukan hanya ASN daerah. Pernyataan tersebut disampaikan untuk menekankan peran lulusan IPDN dalam mendukung pelayanan pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia. Menurut Tito, para lulusan harus memiliki wawasan nasional dan siap ditempatkan sesuai kebutuhan negara.

Tito menjelaskan bahwa status ASN melekat sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional. Karena itu, lulusan IPDN tidak boleh hanya melihat diri mereka sebagai pegawai yang bertugas di daerah tertentu. Mereka memiliki tanggung jawab untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemahaman tersebut dinilai penting untuk membangun birokrasi yang solid dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

IPDN merupakan perguruan tinggi kedinasan yang berada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri. Lembaga tersebut bertujuan mencetak kader pemerintahan yang memiliki kompetensi dalam bidang administrasi publik, kepemimpinan, dan tata kelola pemerintahan. Setelah lulus, para alumni akan menjalani penugasan sebagai ASN sesuai kebutuhan organisasi pemerintahan.

Mendagri juga mengingatkan agar lulusan IPDN tidak hanya mengejar jabatan, tetapi fokus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menurutnya, ASN harus memiliki integritas, kemampuan beradaptasi, dan semangat pengabdian. Perubahan zaman menuntut birokrasi yang lebih profesional serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Penegasan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kualitas sumber daya manusia aparatur. Dengan pemahaman bahwa mereka merupakan ASN Indonesia, lulusan IPDN diharapkan mampu bekerja melampaui batas wilayah dan membawa semangat persatuan dalam menjalankan tugas pemerintahan.