Kemenkeu Luruskan Anggaran BPS Hampir Rp7 Triliun, Bukan Khusus DTSEN

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meluruskan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai anggaran BPS. Anggaran hampir Rp7 triliun tersebut bukan khusus untuk DTSEN dan Sensus Ekonomi. Dana itu merupakan total alokasi operasional dan program Badan Pusat Statistik (BPS) secara keseluruhan.

Klarifikasi disampaikan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro pada Kamis (27/8/2026). Ia menegaskan angka tersebut mencakup seluruh kebutuhan program dan operasional BPS. Dengan demikian, dana tersebut tidak seluruhnya digunakan untuk pemutakhiran DTSEN.

Sebelumnya, Purbaya menyebut pemerintah telah memenuhi permintaan tambahan anggaran dari BPS. Tambahan tersebut diberikan untuk memastikan kualitas DTSEN dan pelaksanaan sensus berjalan lebih baik. Pernyataan itu disampaikan Purbaya setelah menanggapi persoalan penetapan desil masyarakat.

Purbaya menilai DTSEN masih perlu diperbaiki karena ditemukan ketidaksesuaian klasifikasi kesejahteraan. Salah satu sorotan berkaitan dengan masyarakat yang tercatat dalam desil tinggi. Padahal, kondisi ekonomi mereka dinilai tidak sesuai dengan klasifikasi tersebut. Pemerintah kemudian mendorong pemutakhiran data agar penetapan sasaran kebijakan lebih akurat.

Kemenkeu berharap klarifikasi tersebut meluruskan pemahaman mengenai penggunaan anggaran BPS. Pemerintah tetap melanjutkan perbaikan DTSEN sebagai basis data sosial dan ekonomi nasional. Purbaya sebelumnya berharap kualitas data tahun depan menjadi lebih baik. Perbaikan tersebut penting karena data kesejahteraan digunakan dalam berbagai kebijakan pemerintah.