Gandeng KPK, Wamendagri Kawal Penyaluran Dana Otsus Papua

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan komitmen pemerintah mengawal penyaluran Dana Otonomi Khusus Papua. Pengawasan dilakukan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk meningkatkan transparansi. Langkah tersebut bertujuan memastikan dana benar-benar dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat Papua. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat koordinasi pengawasan Dana Otsus di Jakarta, Kamis, 23 Juli 2026. Pemerintah ingin seluruh proses berjalan sesuai aturan dan bebas dari penyimpangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, Dana Otsus menjadi instrumen penting mempercepat pembangunan di Tanah Papua.

Ribka Haluk menjelaskan pengawasan dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program di daerah. Pemerintah daerah diminta menyusun program yang selaras dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dana Otsus diprioritaskan untuk sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur dasar. Menurutnya, pengelolaan yang baik akan mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Papua. Ia juga mengingatkan setiap pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan penggunaan anggaran secara terbuka dan akuntabel. Pengawasan tersebut diharapkan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan Dana Otsus.

KPK mendukung penuh langkah Kemendagri dalam memperkuat sistem pengawasan anggaran di Papua. Lembaga antirasuah itu akan memberikan pendampingan melalui strategi pencegahan korupsi dan penguatan tata kelola pemerintahan. Pendampingan juga mencakup peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam mengelola keuangan negara. Pemerintah berharap sinergi tersebut mampu meminimalkan potensi penyalahgunaan anggaran. Selain itu, koordinasi antarinstansi akan terus diperkuat untuk mempercepat penyelesaian berbagai kendala di lapangan. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen membangun pemerintahan yang bersih dan profesional.

Pemerintah menegaskan Dana Otsus harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua. Seluruh program diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Evaluasi terhadap penggunaan anggaran akan dilakukan secara berkala bersama kementerian dan lembaga terkait. Hasil evaluasi menjadi dasar penyempurnaan kebijakan pada tahun berikutnya. Pemerintah optimistis pengawasan yang lebih ketat akan meningkatkan efektivitas penyaluran Dana Otsus di seluruh wilayah Papua. Sinergi Kemendagri, KPK, dan pemerintah daerah diharapkan menghadirkan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.