Wamen HAM Ungkap 122.000 Orang Jadi Pengungsi imbas Konflik Papua

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto mengungkap sekitar 122.000 warga menjadi pengungsi akibat konflik berkepanjangan di Papua. Data tersebut disampaikan dalam Dialog Kemanusiaan yang digelar di Lampung. Menurutnya, pemerintah menyadari besarnya dampak konflik terhadap kehidupan masyarakat sipil. Pengungsi tersebar di sejumlah wilayah yang selama ini terdampak konflik bersenjata. Pemerintah menilai penanganan pengungsi harus menjadi perhatian bersama.

Mugiyanto menjelaskan pemerintah kini mengedepankan pendekatan kesejahteraan dibanding pendekatan keamanan dalam menyelesaikan persoalan Papua. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mengurangi eskalasi konflik dan mempercepat pemulihan masyarakat. Pemerintah juga mendorong pembangunan layanan dasar bagi warga terdampak. Fokus utamanya meliputi pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan kemanusiaan. Langkah itu diharapkan mendukung terciptanya perdamaian yang berkelanjutan di Papua.

Jumlah pengungsi terus menjadi sorotan berbagai organisasi kemanusiaan dan hak asasi manusia. Sejumlah lembaga menyebut pengungsian berlangsung di beberapa kabupaten sejak konflik meningkat beberapa tahun terakhir. Para pengungsi menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pokok. Kondisi tersebut dinilai memerlukan penanganan yang lebih terkoordinasi. Berbagai pihak juga mendorong pemerintah memperkuat perlindungan bagi kelompok rentan.

Kementerian HAM menegaskan penanganan konflik Papua memerlukan kerja sama seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah berkomitmen mengutamakan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam setiap kebijakan. Dialog dan pembangunan kesejahteraan dinilai menjadi kunci penyelesaian persoalan secara damai. Pemerintah juga membuka ruang komunikasi dengan berbagai pihak untuk mencari solusi berkelanjutan. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi jumlah pengungsi dan memulihkan kehidupan masyarakat Papua.