Momen Habiburokhman Ajak Kejagung dan Polri Gandengan Tangan: Polisi-Jaksa Kompak

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengajak Kejaksaan Agung dan Polri memperkuat sinergi dalam penegakan hukum. Ajakan itu disampaikan saat rapat pembahasan bersama jajaran penegak hukum di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ia bahkan mengibaratkan hubungan kedua lembaga seperti saling bergandengan tangan demi kepentingan masyarakat. Menurutnya, kekompakan polisi dan jaksa menjadi kunci menghadirkan kepastian hukum yang adil serta profesional. Habiburokhman menegaskan perbedaan pandangan tidak boleh menghambat koordinasi antarlembaga penegak hukum. Pernyataan tersebut muncul di tengah perhatian publik terhadap sejumlah perkara yang melibatkan aparat penegak hukum.

Habiburokhman menilai Polri dan Kejaksaan memiliki tugas berbeda, tetapi saling melengkapi dalam sistem peradilan pidana. Penyidik dan penuntut umum diharapkan membangun komunikasi sejak awal penanganan perkara. Langkah tersebut dinilai mampu meminimalkan perbedaan persepsi dalam proses hukum. Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat menginginkan pelayanan hukum yang cepat, transparan, dan akuntabel. Karena itu, koordinasi antarlembaga harus terus diperkuat melalui komunikasi yang terbuka. Semangat kebersamaan diyakini mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum nasional.

Ketua Komisi III DPR itu menambahkan reformasi penegakan hukum tidak cukup mengandalkan perubahan regulasi semata. Implementasi aturan membutuhkan komitmen seluruh aparat penegak hukum. Menurutnya, KUHAP yang berlaku sejak Januari 2026 telah memperkuat perlindungan hak masyarakat. Regulasi tersebut juga memperjelas mekanisme penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan perkara. Habiburokhman berharap setiap institusi menjalankan kewenangannya secara profesional dan sesuai ketentuan hukum. Dengan begitu, potensi konflik kewenangan dapat diminimalkan melalui koordinasi yang baik.

Habiburokhman menegaskan DPR akan terus mengawasi implementasi berbagai regulasi yang berkaitan dengan penegakan hukum. Ia berharap Polri dan Kejaksaan tetap menjaga hubungan harmonis dalam menjalankan tugas konstitusional. Menurutnya, masyarakat lebih membutuhkan hasil nyata dibandingkan perbedaan antarinstansi. Kekompakan aparat diyakini mempercepat penyelesaian perkara sekaligus meningkatkan rasa keadilan. Sinergi tersebut juga dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan Indonesia. Kolaborasi yang kuat diharapkan menjadi fondasi penegakan hukum yang semakin modern, profesional, dan berintegritas.