Sensus Ekonomi Nasional Capai 40%, Terendah di Papua Pegunungan

Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 terus berlangsung di berbagai daerah di Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat progres pendataan nasional telah mencapai sekitar 40 persen. Kegiatan tersebut dimulai pada Juni dan dijadwalkan berlangsung hingga Agustus 2026. Sensus ini bertujuan memperbarui basis data seluruh kegiatan usaha di Indonesia. Hasilnya akan menjadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi dan perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah berharap data yang terkumpul mampu menggambarkan kondisi usaha secara lebih akurat.

Meski secara nasional menunjukkan perkembangan positif, pelaksanaan sensus masih menghadapi tantangan di sejumlah wilayah. Papua Pegunungan menjadi provinsi dengan tingkat capaian pendataan paling rendah hingga awal Juli 2026. Kondisi geografis yang didominasi pegunungan serta keterbatasan akses transportasi menjadi kendala utama. Sebagian wilayah hanya dapat dijangkau menggunakan pesawat perintis atau berjalan kaki. Faktor cuaca juga memengaruhi mobilitas petugas sensus di lapangan.

Kepala BPS Kabupaten Jayawijaya, Arther L. Purmiasa, mengatakan pihaknya mengerahkan 421 petugas lapangan. Mereka bertugas melakukan pendataan di Kabupaten Jayawijaya, Yalimo, dan Mamberamo Tengah. Petugas mendata seluruh kegiatan usaha, mulai dari skala mikro hingga perusahaan besar. Pendataan dilakukan melalui wawancara langsung dengan pelaku usaha di setiap wilayah. BPS juga terus memberikan pendampingan agar proses pengumpulan data berjalan sesuai target.

BPS menegaskan Sensus Ekonomi 2026 menjadi fondasi penting bagi penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Data tersebut akan digunakan untuk memetakan potensi usaha dan perkembangan sektor ekonomi di setiap daerah. Masyarakat diharapkan memberikan informasi yang benar saat didatangi petugas resmi BPS. Seluruh data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan perundang-undangan. Dengan dukungan masyarakat, hasil sensus diharapkan mampu menjadi dasar pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran pada masa mendatang.