Purbaya Minta Pemda Tak Terbitkan Obligasi, Pramono: Kalau DBH Tak Dikembalikan, Kami Pilih Jalan Ini

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta pemerintah daerah berhati-hati menerbitkan obligasi. Ia menilai langkah tersebut dapat menimbulkan risiko fiskal jika daerah gagal membayar utang.

Purbaya secara khusus menyoroti rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan obligasi daerah. Menurutnya, Jakarta memiliki kondisi keuangan yang cukup kuat sehingga belum membutuhkan utang baru. Ia juga mengingatkan pengalaman Brasil dan Argentina ketika masalah utang daerah berdampak kepada pemerintah pusat.

Sebagai alternatif, Purbaya menawarkan pembiayaan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Pemerintah daerah dapat mengajukan pinjaman untuk membiayai proyek infrastruktur yang dinilai layak. Pembayaran pinjaman tersebut nantinya dapat dipotong dari sebagian Dana Bagi Hasil (DBH) atau transfer pemerintah kepada daerah.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya tetap mempertahankan rencana penerbitan obligasi daerah. Pemprov DKI menyiapkan obligasi untuk membiayai sejumlah proyek publik, termasuk transportasi, rumah sakit, sekolah, embung, dan polder. Pramono menyebut pembiayaan tersebut sebagai bagian dari strategi memperkuat kondisi keuangan Jakarta.

Pramono juga menyinggung persoalan DBH yang diterima Jakarta. Jika pemerintah pusat tidak mengembalikan DBH sesuai kebutuhan daerah, Pemprov DKI memilih mencari sumber pembiayaan lain. Sikap tersebut menunjukkan perbedaan pendekatan antara pemerintah pusat dan Jakarta dalam mengelola pembiayaan pembangunan.