Ramai-ramai Anggota DPR Cecar WTP untuk BGN Era Dadan: Dibikin-bikin?

Sejumlah anggota Komisi IX DPR RI mempertanyakan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Badan Gizi Nasional (BGN) di bawah kepemimpinan Dadan Hindayana. Pertanyaan tersebut muncul dalam rapat kerja yang membahas kinerja dan pengelolaan anggaran BGN. Beberapa anggota dewan menilai opini WTP perlu dijelaskan secara rinci agar tidak menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat. Mereka meminta BGN memaparkan proses pemeriksaan dan dasar pemberian opini tersebut secara terbuka.

Dalam rapat, sejumlah anggota DPR bahkan melontarkan pertanyaan bernada kritis mengenai proses diperolehnya opini WTP. Mereka mempertanyakan apakah capaian tersebut benar-benar mencerminkan tata kelola keuangan yang baik atau hanya sebatas pemenuhan administrasi. DPR juga menyoroti besarnya anggaran yang dikelola BGN, terutama untuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut mereka, semakin besar anggaran yang dikelola, semakin tinggi pula tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa seluruh pengelolaan anggaran dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menjelaskan laporan keuangan BGN telah melalui proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dadan juga menyatakan pihaknya terbuka terhadap evaluasi maupun pengawasan dari DPR demi meningkatkan kualitas tata kelola keuangan. Menurutnya, masukan dari parlemen menjadi bagian penting dalam memperbaiki pelaksanaan program pemerintah.

Komisi IX DPR menegaskan pengawasan terhadap penggunaan anggaran BGN akan terus dilakukan secara berkala. Langkah tersebut bertujuan memastikan setiap dana negara digunakan secara efektif, transparan, dan tepat sasaran. DPR juga berharap BGN terus memperkuat sistem pengawasan internal seiring meningkatnya anggaran dan cakupan Program Makan Bergizi Gratis. Dengan tata kelola yang baik, pelaksanaan program diharapkan mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik.